Soroti Ketiadaan Anggaran Bencana, Amir Liputo Desak Korban Kebakaran Pakowa Masuk Program RTLH

ABADIPOST.COM, MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut terkait penanganan dan ketiadaan anggaran bantuan bagi korban kebakaran di Pakowa, Kota Manado.

Sorotan ini mengemuka setelah Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sulut, Denny Mangala, mengungkapkan bahwa Pemprov Sulut sudah tidak memplot anggaran khusus bantuan kebakaran sejak dua tahun terakhir. Hal tersebut disampaikan Denny saat menanggapi pertanyaan Anggota DPRD Sulut, Amir Liputo, mengenai tindak lanjut musibah yang menimpa warga Pakowa.

Denny menjelaskan, jajaran Pemprov Sulut sejatinya telah turun ke lokasi sesaat setelah insiden terjadi untuk meninjau sekitar 10 rumah yang hangus serta puluhan warga—termasuk anak kos—yang terdampak. Bantuan darurat awal juga sempat disalurkan melalui Dinas Sosial dan instansi terkait. Namun, untuk bantuan rekonstruksi atau penanganan lanjutan, pemprov membentur keterbatasan anggaran.

Baca Juga: Perkelahian Terekam Kamera, Sejumlah Siswa Berseragam Sekolah Terlibat Keributan di Area Terbuka

"Terkait bantuan kebakaran, sejak dua tahun lalu itu sudah tidak dianggarkan karena sudah berada di Biro Kesra. Untuk penganggaran ini, Bappeda sudah close. Jadi, untuk membantu saat ini sudah tidak memungkinkan lagi," ujar Denny.

Meski demikian, ia berjanji pos anggaran untuk bantuan bencana serupa akan kembali diusahakan masuk pada tahun anggaran berikutnya.

Kritik Pedas DPRD: Negara Harus Hadir

Pernyataan Pemprov Sulut tersebut memicu reaksi keras dari Anggota DPRD Sulut, Amir Liputo. Politisi PKS ini menilai alasan ketiadaan anggaran tidak sepatutnya keluar dari pemerintah saat menghadapi warga yang sedang tertimpa musibah.

Baca Juga: Unjuk Gigi di Tingkat Asia Tenggara, MR.D.I.Y. Indonesia Art Competition 2026 Resmi Umumkan Pemenang

"Bencana ini kan tidak ada yang minta dan direncanakan. Menurut saya, ini salah penerapannya. Semestinya ini ada biaya antisipasi," tegas Amir.

Ia menekankan bahwa keberadaan negara adalah untuk memberikan perlindungan dan perhatian nyata kepada masyarakat, terutama dalam situasi darurat. Bantuan yang dibutuhkan korban bukan sekadar sembako, melainkan kepastian hunian setelah tempat tinggal mereka rata dengan tanah.

"Ada warga negara yang terdampak bencana, kemudian mengatakan sudah tidak dianggarkan. Untuk apa adanya negara, untuk apa adanya lembaga ini? Tidak mungkin saat berkunjung ke rumah korban, kemudian menyampaikan tidak ada anggaran. Rakyat mau sampaikan apa ke kita-kita ini?" cecar Amir.

Baca Juga: Bersama Membangun Pendidikan Sulut Lebih Maju di Bawah Kepemimpinan Baru Kadisdikda

Dorong Korban Masuk Program RTLH